Kisruh Seleksi Anggota Lembaga Sensor Film

Seleksi Anggota Lembaga Sensor Film. Foto: isson khairul

Lembaga Sensor Film (LSF) adalah sebuah lembaga yang bertugas menetapkan status edar film bioskop, film televisi, sinetron, acara televisi, dan iklan di Indonesia. Dengan demikian, sebuah film atau suatu acara televisi, hanya dapat diedarkan atau tayang, setelah dinyatakan "lulus sensor" oleh LSF. Paham kan, betapa penting dan mulia, tugas LSF tersebut.

Dalam wawancara pada Kamis (06/02/2020) di Jakarta Selatan, Adi Surya Abdi memaparkan salah satu kejanggalan pada seleksi anggota LSF. Panitia Seleksi (Pansel) calon anggota LSF telah merekomendasikan 34 nama calon anggota LSF. Ke-34 nama tersebut telah diserahkan ke Kemendikbud, untuk kemudian akan diajukan ke Komisi I DPR RI, untuk menjalani semacam fit and propertest.

Siapa ke-34 nama tersebut? Menurut Adi Surya Abdi, sejauh ini, ke-34 nama tersebut, belum diumumkan ke publik. Sebagai sosok yang sudah berkecimpung 40 tahun di dunia film, ia menilai, pengumuman ke-34 nama tersebut adalah hal penting. Dengan demikian, publik jadi tahu, siapa saja yang sudah direkomendasikan Pansel LSF.

Artinya, ada ruang bagi publik untuk menilai serta memberi masukan terkait ke-34 nama tersebut. Pada saat bersamaan, ada ruang juga bagi publik untuk menilai kinerja Pansel LSF. Transparansi serta akuntabilitas itulah sesungguhnya yang digugat oleh Adi Surya Abdi. Ia berharap, Pansel LSF merekomendasikan orang-orang yang kompeten untuk tugas mereka di LSF kelak, tanpa mencederai kepentingan publik.

Dalam wawancara pada Kamis (06/02/2020) itu, juga hadir Rully Sofyan, dari Asosiasi Rekaman Video Indonesia (Asirevi), yang juga aktif dalam berbagai bidang perfilman. Rully Sofyan mengaku terheran-heran, karena tidak transparannya pemilihan calon anggota LSF. Menurut Rully Sofyan, di era kini, transparansi harus dikedepankan, agar anggota LSF yang terpilih kelak, adalah mereka yang benar-benar kompeten.

Maksudnya, siapa yang direkomendasikan dan kenapa mereka yang direkomendasikan, haruslah memenuhi kepentingan publik. Harus transparan. Kenapa? Karena, Pansel LSF kan bekerja untuk kepentingan publik. Bukan bekerja demi kepentingan orang-orang tertentu. Juga, bukan bekerja untuk kelompok tertentu.     

Rully Sofyan menyebut, sejumlah peserta yang mendaftar sebagai calon anggota LSF, juga mempertanyakan tranparansi tersebut. Sebagai pendaftar, mereka tidak diberi tahu oleh Pansel LSF, apakah mereka direkomendasikan atau tidak. Mereka pun tidak tahu, siapa saja yang direkomendasikan Pansel LSF. Menurut informasi yang diperoleh Adi Surya Abdi dan Rully Sofyan dari berbagai pihak, ada 34 nama yang sudah direkomendasikan Pansel LSF ke Kemendikbud.

Adi Surya Abdi dan Rully Sofyan menilai, ada dugaan persekongkolan dalam pemilihan calon anggota Lembaga Sensor Film. Bahkan bukan tidak mungkin, ada praktik transaksional. Mereka menyadari, persekongkolan dan praktik transaksional, adalah hal yang sulit untuk dibuktikan. Meski demikian, para pekerja film dan publik kan cukup tajam penciuman mereka untuk mendeteksi perilaku buruk tersebut.

Dengan tidak transparan serta tidak akuntabel itu saja, aroma perilaku buruk tersebut, sudah menjadi perdebatan di kalangan para pekerja film. Jika kondisi tersebut dibiarkan mengambang seperti ini, Adi Surya Abdi dan Rully Sofyan menilai, ujung-ujungnya bisa merusak kredibilitas Pansel LSF sekaligus merusak kredibilitas anggota LSF yang terpilih kelak.