MBG Jadi Denyut Baru Ekonomi Desa

MBG Jadi Denyut Baru Ekonomi Desa 

MBG Jadi Denyut Baru Ekonomi Desa!

(Kuingin Bercerita Episode 6)

Saya ingat pemerintah sebelumnya dana pemerintah banyak dipakai untuk pembangunan insfratruktur. Mulai dari jalan..., jembatan..., bendungan, airport, stasiun, waduk dll. Sebagian rakyat marah-marah..., demo..., __katanya; "rakyat ga makan insfratruktur".

Pemerintah sekarang..., dana pemerintah dipakai buat ngasih makan anak sekolah, __biar kenyang dan fokus belajar. Sebagian masyarakat protes juga, dibilang; "buang-buang duit". Serba salah memang. Padahal ya, tinggal pilih. Mau pilih makan insfratruktur atau makan bekal makan siang.

Sekarang kita singkirkan dulu kacamata politik dan fokus sama pergerakan ekonomi mikronya. Uang negara yang dipaksa berputar dilevel bawah punya kekuatan besar buat menyerap tenaga kerja baru dan naikan daya beli rakyat secara instan. Apakah di daerah kamu efek domino dari perputaran rantai pasok ini sudah mulai terasa? 

MBG bukan hambur anggaran, tapi fondasi kualitas generasi masa depan. Saya sering kali mendengar, Program Makan Bergizi Gratis kerap dipersepsikan sebagai pemborosan anggaran, terutama ketika disandingkan dengan isu pendidikan, kesejahteraan guru..., atau fasilitas publik lainnya. Padahal, cara pandang seperti ini cenderung menyederhanakan persoalan dan mengabaikan tujuan utama MBG sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia. 

Gizi anak bukan isu tambahan, melainkan fondasi dasar agar pendidikan, kesehatan, dan produktivitas dapat berjalan optimal. Narasi yang mempertentangkan MBG dengan pembangunan sekolah, kenaikan gaji guru honorer, atau fasilitas pendidikan di daerah terpencil menciptakan kesan seolah negara harus memilih salah satu. 

Faktanya, kebijakan publik bekerja melalui pos anggaran yang berbeda dan dirancang untuk saling melengkapi. Program gizi anak tidak meniadakan anggaran pendidikan, sebagaimana pembangunan infrastruktur tidak menggantikan peran layanan kesehatan. Justru anak yang cukup gizi memiliki daya serap belajar lebih baik, tingkat kehadiran sekolah lebih tinggi, dan potensi prestasi yang lebih optimal.

Kritik terhadap implementasi MBG, seperti kasus teknis di satu daerah, seharusnya diposisikan sebagai bahan evaluasi tata kelola, bukan alasan untuk mendelegitimasi keseluruhan program. Program berskala nasional yang menjangkau jutaan anak tentu menghadapi tantangan di fase awal pelaksanaan. Kekurangan alat makan atau ketidaksempurnaan distribusi adalah persoalan administratif dan manajerial yang bisa dan harus diperbaiki melalui pengawasan, audit, serta pembenahan mekanisme pengadaan. 

Saya menyimpulkan bahwa MBG tidak dibutuhkan hanya dari satu kasus lokal berisiko menyesatkan opini publik. Lebih jauh, MBG bukan sekadar program bantuan, melainkan bagian dari strategi negara memutus rantai masalah gizi buruk, stunting, dan ketimpangan kualitas kesehatan anak sejak dini.