Pegiat Literasi Publik, Pro Life Indonesia, Digital Journalism, Pengelola Jakarta News dan Ruang Biblika Kompasiana
Cerewet di Medsos | Jakarta News
Mengapa Anda harus selalu menunggu jatuhnya korban untuk memperbaiki ketidakberesan di atas? Jawaban menyakitkan adalah, "Pencegahan tidak menghasilkan panggung. Upaya seperti itu hanya menghasilkan kelelahan, bukan podium!"
Melakukan kampanye pencegahan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) membutuhkan dedikasi yang sunyi. Gerakan itu tidak "seksi" karena kamera media, tak menghasilkan "citra politik" politisi, pejabat, aparat, dan "orang kaya yang dermawan." Cerminan publik riuh di upacara, tetapi tuli terhadap rintihan korban.
Fakta prihatin yang sering terjadi adalah, "Saat seorang anak tidak nyaman (bahkan telah menjadi korban) karena perlakuan (terutama eksploitasi seksual) yang diterima; lingkungan sekitar justru menyuruh diam agar tidak membawa fitnah pada lembaga." Tapi begitu bukti kekerasan tersebar secara digital, publik menjadi pihak pertama yang menuntut hukuman mati, seolah-olah amarah tersebut bisa menjahit kembali jiwa anak yang telah robek.
Oleh sebab itu, jangan menunggu kehancuran generasi baru untuk memicu kesadaran. Bersuara dan bertindaklah saat situasi tampak tenang. Karena di balik keheningan itulah, para predator, penjahat, perampok, dan pengrusak sedang leluasa beroperasi.
Sekali Lagi, "Ganti Label pada ID Anda menjadi Bukan Termasuk Kaum Terlambat + Tuli Buta Bisu."
Podium untuk Kaum Terlambat, Mereka Naik ke Panggung Setelah Terjadi Bencana dan Kehancuran | Jakarta News
Saya (yang sedang baca) sebagai Kaum Terlambat sekaligus Tuli Buta Bisu. Negeri Tercinta, penuh orang-orang Cerewet tapi Telat! Itulah gelar terbaru untuk Anda dan Saya (walaupun, Saya tak termasuk manusia cerewet tidak jelas). Betapa memalukan!
Lihatlah di sekitarmu, ketika begal ramai, intoleransi marak, korupsi terungkap, dan kekerasan seksual (terhadap anak-anak dan remaja putri/putra) di Lembaga Pendidikan (termasuk di Pesantren), panggung publik terbatas (dan terbuka) seketika berubah menjadi arena teater yang bising.
Bising, yang kadang ngawur tingkat dewa, tak jelas arahnya. Agama diketuk pintu moralnya, Negara mengeluarkan kutukan keras, Aparat mendadak sigap menggelar konferensi pers, LSM merilis tuntutan, dan Netizen memenuhi kolom komentar dengan amarah.
Semuanya ramai, sepertinya mereka paling tahu, padahal hanya opini dan kritik minus kritis, tanpa solusi. Itu adalah realitas ruang publik kontemporer yang padat sentimen tetapi miskin substansi. Itulah anatomi tambahan pada Kaum Terlambat yang Tuli Buta Bisu.
Kaum yang memberi respons histeris tapi terlambat. Air mata dan kutukan berhamburan saat duka sudah menjadi statistik laporan, sementara perlindungan justru absen saat anak-anak sedang berjuang dalam ketakutan. Sebetulnya, itu bukan respon bahwa "Aku Ada dan Peduli;" tapi sementara merayakan "Ada Mometum agar Aku Muncul Podium sehingga Terlihat! Lebih bagus lagi jika Aku membawa bungkusan dan bingkisan ke korban yang sudah tak berdaya!"
Sehingga yang terjadi adalah keriuhan publik Bantuan sosial, dan kutukan massal pasca-kasus bukan bentuk empati, melainkan narsisme sosial dan komodifikasi penderitaan. Korban hanya dijadikan "podium" kaum oportunis untuk menaikkan citra diri. Sungguh, suatu perayaan brutal dan tak tahu malu.
Histeria publik pasca-kejadian (aksi kejahatan, termasuk kekerasan seksual terhadap anak-anak) bersifat reaktif, bukan proaktif. Histeris karena sebelumnya mereka melakukan pembiaran, tak peduli, dan secara sadar memilih diam berjamaah. Pada konteks itu, Saya tak sulit menemukan penyebab histerisme pada Kaum Terlambat + Tuli Buta Bisu. Hal tersebut, antara lain
Agama dan Lembaga Pendidikan terkena Sindrom Menjaga Marwah. Ada ketakutan sistemik bahwa pembukaan celah evaluasi internal akan merusak reputasi institusi menciptakan penyangkalan. Didukung oleh relasi kuasa yang feodalistik, muncul doktrin kepatuhan mutlak kepada tokoh otoritas (oknum guru, ustadz, atau pengasuh). Dampaknya adalah terbentuk "kode etik keheningan:" mengintimidasi korban, sesama pengajar, atau saksi mata agar tak bersuara, takut melaporkan, pemecatan, bahkan dituntut balik.
Negara dan Aparat Penegak Hukum, Menanti Angka dan Statistik. Aparat penegak hukum dan birokrasi hanya bergerak menggunakan delik aduan atau baru responsif ketika kasus menjadi viral, no viral, no justice. Fungsi pengawasan lumpuh total oleh reaksi penindakan. Adakalanya "berbungkus regulasi belum mewajibkan audit reguler terkait Kebijakan Perlindungan Anak." Sehingga yang terjadi hanya mengumpulkan puing-puing kehancuran untuk dijadikan arsip laporan tahunan.
.
Banyak LSM yang memiliki kepedulian terhadap upaya Edukasi dan Perlindungan Publik, namun terbentur keterbatasan sumber daya, dana, dan jaminan keamanan perlindungan hukum. Mereka tak bisa masuk ke "ruang peristiwa" (agar mencegah), namun menerima limpahan korban yang sudah hancur di ruangan tersebut.
Masyarakat sering terjebak dalam bias kognitif; menolak percaya bahwa seseorang yang berbaju agamis atau berpenampilan santun bisa menjadi monster, penjahat kelamin, bahkan Predator Child Grooming. Ketika ada kejanggalan yang terendus, sikap apatis atau ketakutan dikucilkan oleh lingkungan komunal membuat individu memilih abai.
24 Mei 2026
Menyiram Harapan Baru ke Mereka yang Telah Terhempas
Ketika Bencana Menjadi Panggung Politisi | Jakarta News
