Iuran BPJS Naik, Tinggalkan atau Tidak?

detik.com

Beberapa waktu belakangan muncul polemik di media mainstream dan media sosial tentang kenaikan iuran BPJS, salah satu pendapat mengatakan pemerintah dalam hal ini BPJS tidak berpihak kepada rakyat kecil. Pendapat itu juga dikaitkan dengan pandemi Corona di Indonesia sejak bulan Maret lalu, dan kebijakan itu makin memperkuat stigma BPJS tak “pro- rakyat”. 

Benarkan demikian faktanya? Mari kita buktikan dengan data–data agar kita bisa menilai kasus ini secara lebih jernih sehingga tidak mengambil kesimpulan salah.

1. Program JKN – KIS menanggung premi  warga kurang mampu sebanyak 132 juta dibebankan lewat APBN dan APBN. Data ini menunjukan bahwa pemerintah saat ini menanggung hampir 50 persen penduduk Indonesia bila mengacu data BPS terakhir 2019 populasi nasional sebesar 267 juta. Pertanyaannya, “apakah 100 persen penduduk Indonesia kurang mampu sehingga semua biaya hidupnya ditanggung negara termasuk biaya kesehatannya ?”
2. Penunggak iuran BPJS Mandiri (Bayar Sendiri) hampir 50 persen dari jumlah peserta JKN-KIS.
3. Masyarakat  menengah – bawah  (Penerima manfaat ), kelompok pasien dengan penyakit berat (diabetes, asma, ginjal, kanker, dll )   sangat merasakan manfaat mengikuti program JKN – KIS  oleh BPJS
4. Pola pikir masyarakat secara umum masih berpikir mengikuti program JKN – KIS saat mereka sakit atau menjelang butuh perawatan kesehatan seperti melahirkan yang butuh biaya besar, setelah itu tidak lagi membayar iuran.
5. Biaya kesehatan semakin dan komplek mengikuti inflasi dan kemajuan tehnologi dan munculnya penyakit – penyakit baru.