Proses Pengujian dan Pembayaran Tagihan atas Beban APBN

Di balik deretan angka dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terdapat proses administratif yang tak kalah penting dari penyusunan dan pelaksanaannya. 

Salah satu proses krusial yang jarang mendapat sorotan publik adalah tahapan pengujian dan pembayaran tagihan atas beban APBN. Di sinilah integritas keuangan negara diperlukan. 

Tanpa mekanisme yang transparan dan akuntabel, belanja negara akan rawan disusupi praktik moral hazard, bahkan korupsi.

Pengujian dan pembayaran tagihan bukan sekadar aktivitas teknis administratif. Ia adalah benteng terakhir sebelum uang rakyat benar-benar berpindah dari kas negara ke pihak ketiga atau rekanan. 

Dengan demikian, penguatan literasi publik terhadap proses ini menjadi keharusan, bukan pilihan.

LIterasi Pemahaman APBN (Foto: Dok.Pribadi)

Mengapa Pengujian Itu Penting?

Pasal 18 dan Pasal 21 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara secara eksplisit menegaskan bahwa Bendahara Pengeluaran memiliki tanggung jawab hukum untuk melakukan pengujian dan pembayaran tagihan yang menjadi kewenangannya. Ini artinya, setiap rupiah yang dikeluarkan dari APBN harus melalui proses verifikasi berlapis.

Pengujian dilakukan melalui tiga pendekatan hukum dan akuntabilitas:

1. Wetmatigheid – legalitas tagihan, apakah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;