Sampah Tanggung Jawab Bersama (SAMTAMA)

Peserta diskusi interaktif HPSN tingkat RW di RW 01 Pondok Bambu, dokumen pribadi 

https://youtu.be/C9Sxfh9w4XI?feature=shared

Sampah Tanggung Jawab Bersama ( SAMTAMA). Benarkah?

Peringatan Tidak Berujung , merupakan tema dari Hari Peringatan Sampah Nasional Tingkat RW di Rw 01 Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur.

Edi Suwito Ketua RW 01 Pondok Bambu sebagai inisiator kegiatan dalam rangka hari sampah dalam bentuk Diskusi Interaktif melalui online dan of line. Acara digelar di Bank Sampah RW 01 Kompleks Perumahan Dinas Lingkungan hidup Pondok Bambu, Kamis 27 February 2025.
Hadir dalam acara diskusi interaktif Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang diwakili oleh Susi Andriani sekaligus memberikan arahan dan membuka acara. Kasudin Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur hadir memberikan arahan sekaligus menutup acara . Lembaga Swadaya Masyarakat bidang lingkungan hidup seperti WWF, Walhi hingga Lavtanya hadir meramaikan acara diskusi interaktif yang dipandu penggiat Lingkungan RW 03 Jatinegara Kaum Ayah didi. Sebagai narasumber Mega Angraeni, dari lembaga Insiatif kota Untuk perubahan iklim ( IKUPI)  dan Dedi Rahmadi dari KTH rumah kaum Jayakarta


Mengapa kegiatan ini digelar?

Berangkat dari musibah kejadian runtuhnya Gunung tumpukan Sampah di Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA ) Leuwi gajah di Kota Cimahi Jawa Barat, yang mengakibatkan dua desa yaitu  desa Cilimus dan Desa Pojok tertimpa Longsoran sampah hingga 157 warganya meninggal dunia. Peristiwa longsornya gunung sampah di TPA Leuwih Gajah terjadi tanggal 21 Februari 2025, pukul 02.00 dini hari. Peristiwa ini menimbulkan keprihatinan berbagai pihak dan membuka mata terkait pengelolaan sampah hingga Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan tanggal 21 February, sebagai hari Peduli Sampah dan diperingati setiap tahunnya, baik Tingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten dan kota.

Setiap tahun Peringatan Peduli sampah di gelar, tetapi persoalan sampah belum selesai, termasuk peringatan yang digelar oleh Warga RW 01 Pondok bambu yang dipimpin oleh Edi Suwito. Tiap tahun peringatan digelar akan tetapi persoalan sampah sejak peristiwa 20 tahun lalu hingga kini masih terus menjadi topik pembicaraan, oleh sebab itu diskusi interaktif HPSN tingkat RW, mengambil tema yang sedikit provokatif yaitu Peringatan Tidak Berujung.

Sampah di DKI.

Masalah sampah di DKI hampir sama seperti di kota kota besar lainnya. Produksi  sampah di DKI sekitar 8.500 ton per harinya, sedangkan Jumlah sampah yang terkelola langsung dari sumber hanya sekitar 1.000 ton per hari. Jumlah sampah yang tak terkelola dan akhirnya menumpuk di Bantargebang mencapai 7.500 ton per hari. Dari jumlah sampah sebanyak itu di DKI yang paling banyak berasal dari sampah rumah tangga. Akibatnya Bantargebang sudah melebihi kapasitas, saat ini terdapat 55 juta ton sampah di Bantargebang hingga mencapai ketinggian 40 meter dan di khawatirkan terjadi masalah seperti kasus musibah di Leuwigajah.

Bagaimana Pengelolaan sampah di DKI ?

Sampah merupakan tanggung jawab Bersama (samtama) demikian program prioritas dari pemerintah DKI Jakarta beberapa tahun lalu. Program ini didasarkan atas peraturan gubernur nomor 77 tahun 2020 yang saat itu Anies Baswedan sebagai Gubernurnya  

Sampah Tanggung Jawab Bersama yang selanjutnya disebut Samtama. Samtama  adalah suatu bentuk Pengelolaan Sampah lingkup RW melalui kemandirian dan partisipasi masyarakat dengan melakukan Pengurangan Sampah, Pemilahan Sampah, dan Pengolahan Sampah dari rumah tangga.  Dalam proses kegiatan Pengurangan Sampah sebagaimana  dimaksud dapat dilakukan melalui kegiatan Bank Sampah.

Selain program Samtama melalui pendirian bank sampah di setiap RW sesuai peraturan Gubernur nomor 77, Pemerintah provinsi mempunyai program pengurangan sampah melalui proses modern yaitu pembangkit listrik tenaga sampah dan pengolahan sampah menjadi bahan bakar alternatif atau Refuse Derived Fuel (RDF) Plant. Rencana akan di pasang sebanyak 12 RDF di 12 tempat pembuangan sampah terakhir (TPST) di seluruh DKI, saat ini baru terpasang 2 RDF yaitu di Bantar Gebang Bekasi dengan kapasitas 2000 ton sampah  per hari dan di Rorotan Jakarta Utara, dengan kapasitas 2500 ton sampah per hari.

Dinas Lingkungan Hidup sudah gencar melakukan program program dari hulu hingga hilir, penggalakan pendirian Bank sampah tiap RW sudah ada sebanyak 2400 bank sampah, pemanfaatan budidaya magot untuk pengurangan sampah organik saat ini sudah ada 342 kelompok budidaya magot binaan dinas lingkungan hidup hingga membangun tempat pengelolaan tempat TPS3R ( tempat pengolahan sampah Reduce,Reuse dan Recycle.

Rencana DKI Jakarta dengan Intermediate Treatment Facility ( ITF) dan Pulau Sampah.


Sesuai dengan Master plan pengelolaan sampah Provinsi DKI Jakarta tahun 2012 -2032 akan dibangun ITF sebanyak 4 lokasi yang berbeda, Yaitu Sunter,Marunda, Cakung dan Duri Kosambi. ITF yang lokasi di Sunter Jakarta Utara sudah berapa kali dilakukan pencanangan peletakan batu pertama sebagai tanda akan dimulai pembangunan. Hasilnya hingga saat ini belum ada satupun ITF yang beroperasi. Salah satu kendala pembangunan ITF konon karena tidak ada anggaran secara penuh dalam APBD.

Begitu juga rencana pembangunan pulau sampah yang digagas oleh Pejabat Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono. Pulau sampah merupakan tempat pengumpulan sampah di satu pulau dalam gugusan pulau seribu wilayah DKI Jakarta. Pulau sampah meniru pola penanganan sampah di Singapura dimana sampah dikumpulkan dan dikelola dalam satu tempat di pulau. Pulau sampah belum juga terwujud konon katanya ide yang baru tentang pengelolaan sampah belum disetujui oleh DPRD

Rencana pembangunan pulau sampah sama nasibnya dengan ITF, keduanya belum terwujud akibat belum satu pahamnya  antara Eksekutif dan legislatif.

Kenapa DKI masih persoalkan sampah?

Permasalahan sampah dari hari ke hari dari tahun ke tahun hingga Gubernur yang baru  seakan menjadi pekerjaan rumah yang tak kunjung habis habisnya. Pemerintah DKI Bersama Dinas Lingkungan Hidup terus mencari cara dan metode  agar timbunan sampah di Jakarta bisa berkurang. Peraturan perundang undangan sudah ada, Peraturan Daerah sudah terbit hingga peraturan Gubernur tentang sampah sudah digulirkan, nyatanya persoalan sampah belum selesai. Sumber daya dan sumber dana sudah mencukupi untuk urusan sampah di Ibu kota Jakarta, tetapi faktanya sampah masih menjadi persoalan semua pihak.

Begitu Urgent nya persoalan sampah di DKI hingga gubernur terpilih mencanangkan sampah dalam program kerja 100 hari nya.

Program kerja 100 hari Gubernur Pramono - Rano Karno mencanangkan terbentuknya Bank Bank sampah setiap RW dalam rangka mengurangi sampah dari hulu di rumah tangga. Saat ini Provinsi Jakarta mempunyai 2.748 RW dengan demikiaan dalam waktu 3 bulan kedepan harus ada 2.748 buah bank sampah.

Beberapa catatan hasil diskusi interaktif HPSN tingkat RW 01 Pondok Bambu.

1. Perlunya peningkatan  kesepahaman antara Eksekutif dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dengan legislatif dalam hal ini DPRD dalam pengelolaan sampah. Kalau benar bahwa Jakarta menjadi kota global yang harus bersih dari sampah maka kerjasama antara Eksekutif dan legislatif wajib hukumnya, baik dalam perencanaan, pelaksanaan apalagi dalam pengawasan. Kasus ITF dan Pulau sampah tidak perlu terulang apabila semua pihak mempunya misi yang sama bahwa Jakarta akan menjadi kota global.

2. Masih Terjadi ego sektoral, antar SKPD masalah penanganan sampah, sekalipun sudah ada payung hukum instruksi gubernur bahwa sampah tanggung jawab bersama kenyataan di lapangan berbeda, masalah sampah lebih banyak ditimpakan ke Dinas Lingkungan Hidup. Pemerintah melalui Program iklim ( proklim) dimana salah satunya untuk mengarus utamakan perubahan pola perilaku warga dalam pengolahan sampah tingkat rukun warga praktis ujung tombak nya hanya dinas lingkungan hidup, sedangkan dinas dinas lain masih sibuk dengan sektor masing masing.Wajar bila Proklim kategori Lestari di DKI hanya ada 4 RW yang menyandang nya, 1 di Jaksel , 2 di Jakpus, 1 di Pulau seribu, Jakbar, Jakut dan Jaktim belum ada. Bila seluruh SKPD satu paham dan satu Visi menuju Jakarta bebas sampah, maka salah satunya melalui Proklim, untuk itu diharapkan seluruh SKPD kerja bareng memikirkan masalah sampah .

3. Kurang Fokusnya program pengelolaan sampah.           Proklim dan Bank Sampah merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam ikut mengelola sampah. Hal ini dikarenakan kegiatan Bank sampah dan proklim didasarkan atas kemauan /kemampuan warga artinya kegiatan dimulai atas inisiatif dari warga. Sedangkan RDF, ITF atau Pulau sampah merupakan ide dan gagasan yang datangnya dari atas. Untuk itu kedua kelompok kegiatan harus di fokuskan mana kegiatan yang utama dan mana yang kegiatan ikutan. Kegiatan yang melibatkan warga seperti kegiatan Bank Sampah dan Proklim perlu diutamakan sambil menunggu program dari atas seperti ITF dan Pulau sampah dilaksanakan.

4. Perlunya sosialisasi program pengelolaan sampah di tingkat RW  oleh petugas dinas lingkungan hidup termasuk pembinaan dan pendataan bank Sampah, seringkali warga terutama penggiat proklim di RW kesulitan atas pengetahuan, pemahaman dan praktek tentang pengelolaan Bank Sampah. Masih banyak RW yang belum mempunyai bank sampah salah satu kendala nya adalah kurangnya sosialisasi tentang Bank Sampah oleh satuan pelaksana petugas dinas lingkungan hidup tingkat kecamatan, walaupun ada juga di salah satu kelurahan Bank sampahnya ada di setiap RT saking rajin nya petugas dinas lingkungan hidup nya.

Benarkah Sampah Tanggung Jawab Bersama? Hingga 20 tahun sudah diperingati persoalan sampah belum terjawab, hingga kegiatan HPSN Peringatan tidak berujung. Tidak berujung karena sampah masih jadi persoalan khususnya di DKI Jakarta.

Demikian tulisan ayah didi setelah mengikuti kegiatan diskusi interaktif HPSN tingkat RW di RW 01 Pondok Bambu.

Peringatan tidak berujung