Inilah Fakta Sampah di Kilometer Nol Indonesia Tanpa Ikuti Regulasi

"Program sampah menjadi sampah di Kilometer Nol, pada Kantor Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sebuah Instalasi Pengolahan Sampah Kawasan (IPSK) menjadi macet karena tidak ikuti UU No. 18.Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, padahal penulis sudah berikan petunjuk melalui proposal pada Biro Umum KLHK, (2016)."

Hari ini, Jumat (14/10) Ada meeting di Kantor Sekolah Sampah Nusantara (SSN), yang berada di Gedung Kantor Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), di Manggala Wanabakti, Slipi Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Sempat penulis survey TPST KLHK yang ada dalam area Kantor Menteri LHK tersebut, ternyata sejak 2016-2017 dibangun sarana dan prasarana olah sampah organik di TPST ini, alatnya masih baru sampai sekarang alias mangkrak.

Baca juga: Meluruskan Arah Bank Sampah sebagai Perekayasa Sosial dan Bisnis

Artinya sapras olah sampah organik itu hanya seperti pajangan saja. Sayang sekali, namun penulis harap Menteri LHK cq: Dirjen PSLB KLHK Ibu Rosa Vivin Ratnawati, sedapatnya melakukan revitalisasi agar jangan mangkrak seperti sekarang itu. 

Ayo mari kita ikuti regulasi UU No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, serta PP No. 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Regulasi mutlak dan absolut diikuti oleh stakeholder, khususnya pejabat elit KLHK di Kilometer Nol.

Baca juga: Bank Sampah, EPR, dan Kantong Plastik Berbayar

Ilustrasi: DokPri-GiF-Yaksindo

Pertanyaannya kenapa tidak digunakan? Penulis sebenarnya yang seharusnya mendampingi TPST itu, sejak awal sampai beroperasi. Karena memang konsep dan ide awal teknologi itu datang dari penulis, atas permintaan Biro Umum KLHK pada ahir 2016.

Ide dasar dan konsep serta pilihan teknologi Green Phosko itu dari penulis ke Biro Umum KLHK. Tapi dalam perjalanannya, terjadi wanprestasi dan jalan sendiri.