Saya memulai hidup ini dengan menulis puisi dan cerita pendek, kemudian jadi wartawan, jadi pengelola media massa, jadi creative writer untuk biro iklan, jadi konsultan media massa, dan jadi pengelola data center untuk riset berbasis media massa. Saya akan terus bekerja dan berkarya dengan sesungguh hati, sampai helaan nafas terakhir. Karena menurut saya, dengan bekerja, harga diri saya terjaga, saya bisa berbagi dengan orang lain, dan semua itu membuat hidup ini jadi terasa lebih berarti.
Bung Karno Tolak Individualisme
Begitu pesan penyair WS Rendra kepada kita. Begitulah Rendra menggambarkan ketimpangan di negeri ini. Ada yang berkelimpahan. Ada yang bergantung pada belas kasihan orang lain. Situasinya seperti digambarkan Percy Bysshe Shelley yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin dalam esai-nya A Defence of Poetry.
Kenapa mereka miskin? Karena mereka malas? Guru Besar FISIP Universitas Airlangga Surabaya, Bagong Suyanto, angkat bicara. Menurutnya, miskin dan malas tidak berhubungan. Sebab, kemiskinan terjadi karena faktor-faktor yang sifatnya struktural daripada kultural.
Struktural? Artinya, penyelenggara negara terlibat secara langsung terhadap naik-turunnya angka kemiskinan. Sebaliknya, penyelenggara negara harus bertanggung jawab, ketika orang-orang pemerintahan merampok uang rakyat, yang langsung atau tidak langsung turut memperlebar ketimpangan kaya-miskin tersebut.
Jurang kaya-miskin, kian menganga. Silakan baca tulisan saya Ketimpangan Si Kaya dan Si Miskin, dari Andrinof Chaniago hingga Faisal Basri di Kompasiana, pada 18 Agustus 2015. Hal itu semakin menunjukkan, betapa minimnya keadilan di negeri ini.
Padahal, sejak jauh-jauh hari, Bung Karno selaku Ketua Panitia Hukum Dasar BPUPKI, dengan tegas menolak dasar falsafah individualisme untuk rancangan Undang-udang Dasar (UUD) Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Ada apa dengan individualisme? Karena, di bidang ekonomi, falsafah individualisme akan melahirkan ekonomi-liberal dengan semboyan laissez faire, laissez passer atau ekonomi pasar persaingan-bebas. Kini, secara ekonomi, bukan kah kita sesungguhnya berada di ranah persaingan-bebas, yang ditentang oleh Bung Karno?
Mari kita renungkan bersama. Ketimpangan kaya-miskin, selain karena sistem ekonomi persaingan-bebas tersebut, juga karena hukum dengan leluasa diperdagangkan. Itu sudah menjadi rahasia umum di negeri ini. Di sidang-sidang pengadilan, orang-orang kecil tersingkir karena uang.
"Jangan sampai terjadi hukum yang bisa diperjualbelikan, yang bisa diperdagangkan," pesan Presiden Joko Widodo saat memberikan pembekalan kepada 1.591 CPNS/Calon Hakim Tahun 2018 di Gedung Auditorium, badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, Megamendung, Bogor, Jawa Barat, pada Rabu, 21 Februari 2018.
Marhaenisme Menentang Ketidakadilan
