Ketika sebuah kebijakan menuai penolakan, pemerintah kerap menjelaskan bahwa masyarakat belum paham, informasi yang beredar keliru, atau sosialisasi belum menjangkau semua pihak. Penjelasan itu dapat dibenarkan dalam sejumlah kasus. Namun, ia berpotensi mengaburkan persoalan yang lebih mendasar: bagaimana pola komunikasi antara pemerintah dan warganya dibangun.
Kepercayaan yang tidak tetap
Survei Poltracking Indonesia pada 14-20 Agustus 2026 mencatat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran sebesar 63,2 persen. Angka itu turun dibandingkan survei Maret, Mei, dan Juli 2026, dan jauh di bawah 81,5 persen pada Oktober 2025. Kepuasan terhadap kinerja pemerintah pada survei yang sama berada di 55,1 persen, sedangkan 40,2 persen responden menyatakan tidak puas.
Lembaga lain menemukan angka berbeda. Survei tatap muka Laboratorium Suara Indonesia pada 21-28 Juli 2026 terhadap 1.668 responden mencatat 78,7 persen publik percaya pada pemerintah. Perbedaan semacam itu lazim karena waktu, metode, dan instrumen pertanyaan tidak selalu sama, sehingga angka-angka ini lebih tepat dibaca sebagai kecenderungan ketimbang kebenaran tunggal.
Poltracking sendiri mengajukan penguatan komunikasi pemerintah sebagai salah satu langkah perbaikan, di samping perombakan kabinet, mengingat kepuasan publik terhadap kinerja menteri hanya 47,0 persen. Itu adalah rekomendasi lembaga survei, bukan bukti bahwa komunikasi menjadi satu-satunya penyebab. Meski begitu, komunikasi kini jelas dipandang sebagai bagian dari agenda perbaikan kinerja.
Dari searah menjadi dialog
Komunikasi pemerintahan selama ini cenderung dipahami sebagai penyebaran informasi lewat siaran pers, konferensi pers, dan media luar ruang: pemerintah memutuskan, mengumumkan, lalu masyarakat diharapkan menerima. Pola itu sulit bertahan ketika warga dapat bertanya, membandingkan data, dan mengkritik secara langsung dan cepat di media sosial. Komunikasi yang sehat semestinya diawali kesediaan mendengar, baik sebelum, selama, maupun sesudah kebijakan ditetapkan.
Ketika sosialisasi tertinggal dari hoaks
Sensus Ekonomi 2026 menjadi contoh terkini. CNBC Indonesia (3/8/2026) melaporkan bahwa berbagai penolakan masyarakat dinilai bersumber dari kurang maksimalnya komunikasi publik penyelenggara, dan diperkeruh hoaks di media sosial. Komisioner KPI Pusat Tulus Santoso menekankan bahwa keberhasilan sensus tidak hanya bergantung pada petugas lapangan, tetapi juga pada komunikasi publik, dan mengusulkan agar Badan Pusat Statistik menggandeng lembaga penyiaran.
Skala persoalannya tidak kecil. Menurut JawaPos (26/7/2026), Kementerian Komunikasi dan Digital menemukan 1.674 hoaks selama 22 Oktober 2024 hingga 20 Oktober 2025, 341 di antaranya berkategori pemerintahan. Informasi keliru tentang pemerintah beredar luas dan menuntut respons yang cepat, terbuka, dan mudah diverifikasi. Ketepatan waktu dan kejelasan sama pentingnya dengan kebenaran isi: data akurat yang terlambat dan berbelit mudah kalah oleh kabar keliru yang sederhana.
Bahasa dan kanal
Istilah seperti "optimalisasi", "sinergitas", atau "penguatan koordinasi lintas sektoral" lazim dalam dokumen resmi, tetapi belum tentu bermakna bagi petani, pedagang pasar, atau ibu rumah tangga. Warga ingin tahu apa yang berubah, siapa yang terdampak, apa yang harus dilakukan, dan ke mana bertanya. Bahasa yang lugas bukan merendahkan publik, melainkan menghormati hak warga atas informasi yang dapat dipahami.
Kehadiran instansi di media sosial adalah kemajuan, tetapi keaktifan belum tentu efektif. Akun yang didominasi dokumentasi seremoni lebih menonjolkan citra daripada layanan informasi. Lebih serius lagi bila ruang digital dipakai untuk mengendalikan opini, misalnya melalui pengerahan buzzer atau serangan terhadap pengkritik. Survei daring Kawula17 pada Juni 2026 terhadap 409 responden berusia 17-35 tahun mencatat 49 persen tidak yakin atau sangat tidak yakin terhadap pemerintah. Sampelnya kecil dan tidak mewakili seluruh anak muda, tetapi layak dicatat sebagai sinyal bahwa kepercayaan tidak bisa dibangun dengan mengatur narasi.
Krisis menguji karakter
Saat bencana, wabah, atau gangguan layanan publik, warga paling membutuhkan informasi akurat dan paling peka terhadap sikap pejabat. Menutup-nutupi fakta, menyangkal yang sudah jelas, atau saling menyalahkan antarinstansi hanya memperburuk keadaan. Sebaliknya, mengakui apa yang belum diketahui, memberi pembaruan berkala, dan meminta maaf ketika keliru adalah bagian dari tanggung jawab publik, bukan tanda kelemahan.
Merawat hubungan
Komunikasi pemerintahan pada akhirnya bukan sekadar menyampaikan pesan, melainkan merawat hubungan. Langkah awalnya sederhana: melibatkan warga sebelum kebijakan ditetapkan, menjelaskan dampak dengan bahasa sehari-hari, menyediakan kanal pengaduan yang sungguh direspons, dan menjaga konsistensi antara ucapan dan tindakan. Pemerintah yang didengar bukan yang paling lantang, melainkan yang paling dipercaya.
