Jalan Panjang UU Perampasan Aset

RUU Perampasan Aset| Opa Jappy

Menembus Labirin Korupsi | Mengupas Jalan Panjang UU Perampasan Aset dan Ilusi Koruptor Dermawan

Aksi protes yang memuncak pada 27 Agustus 2026 telah membuka kotak Pandora persoalan Hukum dan Politik di Indonesia, dengan tuntutan utama mendesak disahkannya Undang-Undang Perampasan Aset. Meskipun pimpinan DPR RI telah meneken komitmen tertulis dengan target pengesahan pada 15 Desember 2026; secercah harapan itu tidak boleh disambut dengan euforia buta. Di balik gemuruh unjuk rasa damai dan janji politis tersebut, terdapat labirin birokrasi dan anatomi korupsi, jauh lebih rumit dari apa yang tampak di permukaan.

Selama ini, korupsi direduksi sebagai pelanggaran prosedural atau tindakan maling kelas teri. Padahal, analisis terhadap realitas tata kelola hukum menunjukkan adanya aliansi masif sindikat Quad Helix. Sindikat itu bekerja secara terorganisir, melibatkan

• oligarki sebagai pemodal utama
• politisi dan birokrat yang memanipulasi regulasi
• oknum aparat sebagai perisai pelindung,
• broker hukum yang bertindak sebagai pencuci uang.

Kerugian negara yang ditimbulkan mencapai ratusan triliun rupiah di sektor sumber daya alam;  yang secara langsung merampas hak-hak dasar masyarakat atas infrastruktur yang layak, kelestarian lingkungan, dan dana kesejahteraan sosial. Namun, tantangan terbesar memberantas korupsi di Indonesia bukan sekadar menghadapi kekuatan jaringan oligarki, melainkan melawan penyakit budaya di dalam masyarakat itu sendiri, yaitu fenomena reifikasi. Ketika standar kehormatan diukur murni dari tumpukan harta, terciptalah ironi moral yang mematikan, ilusi koruptor dermawan.

Para pelaku kejahatan kerah putih merampok ratusan miliar rupiah uang rakyat, lalu menyisihkan remah-remah berbentuk sumbangan sembako atau aksi filantropi palsu; "dipersembahkan ke/di area publik terutama ke keluarga yang terdesak oleh kesulitan ekonomi. Tragisnya, mereka sering terjebak dalam jebakan psikologis, memuja sang predator sebagai pahlawan, dan tanpa sadar berterima kasih kepada pihak yang telah merampas hak-hak rakyat.

Oleh karena itu, jalan panjang menuju pengesahan UU Perampasan Aset pada 15 Desember 2026, yang bahkan setelah disahkan masih memerlukan waktu bertahun-tahun untuk sinkronisasi hukum dan eksekusi total, harus dilihat sebagai permulaan, bukan garis finish.

Reformasi sejati menuntut perubahan radikal: mereklasifikasi korupsi sebagai kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan, menegakkan prinsip follow the money agar memiskinkan para gembongnya, membersihkan institusi negara, serta menyembuhkan mentalitas kultural masyarakat dari silau kekayaan ilegal.

Pertanyaannya, kembali pada kesadaran kolektif publik, "Apakah terus terbuai dalam tepuk tangan bagi para koruptor dermawan, atau berani membuka mata untuk menuntut keadilan yang substansial bagi masa depan bangsa?"

Opa Jappy | Indonesia Hari Ini | Pegiat Literasi Publik