Guru dan Tunjangan Guru yang Tak Setara dengan Struktural

Buku pgri abadi karya omjay/dokpri

Kisah omjay kali ini diberi Judul: Guru dan Tunjangan yang Tak Setara: Kisah Omjay Menyuarakan Keadilan untuk Guru.

Di sebuah ruang kelas sederhana di Jakarta Timur, seorang guru berdiri di depan papan tulis dengan penuh semangat. 

Suaranya lantang menjelaskan pelajaran kepada para siswa. Di luar kelas, dunia pendidikan terus berubah dengan berbagai kebijakan baru. 

Namun di balik semua itu, ada satu kenyataan yang sering kali terasa pahit bagi para guru: ketidakadilan dalam penghargaan terhadap profesi mereka.

Kisah ini tidak jauh dari kehidupan Dr. Wijaya Kusumah, M.Pd, yang akrab disapa Omjay, seorang guru yang telah mengabdikan hidupnya selama lebih dari tiga dekade di dunia pendidikan. 

Selama 34 tahun menjadi guru, Omjay telah melihat berbagai perubahan kebijakan pendidikan di Indonesia. Ada yang membawa harapan, tetapi ada pula yang menyisakan pertanyaan tentang keadilan bagi para guru.

Salah satu persoalan yang sering dibicarakan di kalangan guru PNS di DKI Jakarta adalah soal tunjangan kinerja. 

Secara administratif, para guru berstatus PNS fungsional. Mereka memiliki pangkat dan golongan yang sama dengan pegawai negeri lainnya. 

Namun dalam praktiknya, penghargaan yang diterima tidak selalu sebanding.

Misalnya, seorang guru dengan golongan III-D yang bekerja penuh waktu mengajar, menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), membuat bahan ajar, menilai tugas siswa, hingga membimbing kegiatan sekolah. 

Tugas guru tidak berhenti di kelas. Banyak guru yang harus membawa pekerjaan ke rumah. Mereka memeriksa tugas hingga larut malam, menyiapkan materi untuk esok hari, bahkan mengikuti pelatihan demi meningkatkan kompetensi.

Namun ketika berbicara tentang tunjangan kinerja, kenyataannya sering kali membuat hati para guru terasa miris. 

Guru PNS dengan golongan III-D di DKI Jakarta misalnya, menerima tunjangan sekitar Rp6 juta. 

Sementara itu, pegawai negeri yang bekerja di jabatan struktural, misalnya staf tata usaha di kantor pemerintahan daerah dengan golongan yang sama, bisa menerima tunjangan kinerja hingga sekitar Rp9 juta.

Perbedaan ini terasa mencolok bagi para guru. Mereka merasa bahwa tanggung jawab mendidik generasi bangsa seharusnya mendapat penghargaan yang tidak kalah dari jabatan struktural. 

Bahkan banyak yang berpendapat bahwa beban kerja guru justru semakin kompleks dari tahun ke tahun.

Omjay sering mendengar keluhan ini dari sesama guru. Saat bertemu dalam berbagai kegiatan pendidikan atau diskusi organisasi profesi, topik ini hampir selalu muncul. 

Bukan karena para guru ingin membandingkan diri dengan pegawai lain, tetapi karena mereka berharap adanya keadilan dalam sistem penghargaan.

Menurut Omjay, masalah ini bukan sekadar soal angka rupiah. Ini adalah soal pengakuan terhadap profesi guru. 

Guru adalah pilar utama pendidikan. Mereka membentuk karakter, menanamkan nilai, dan membuka jalan masa depan bagi anak-anak Indonesia.

"Kalau negara bisa membangun gedung yang megah, seharusnya negara juga bisa membangun kesejahteraan guru," kata seorang rekan guru kepada Omjay suatu hari. Kalimat itu sederhana, tetapi sarat makna.

Di sinilah peran organisasi profesi seperti Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menjadi sangat penting. 

Sebagai organisasi yang menaungi jutaan guru di Indonesia, PGRI memiliki posisi strategis untuk menyuarakan aspirasi para guru kepada pemerintah.

Omjay percaya bahwa perjuangan guru tidak boleh berhenti pada keluhan di ruang guru atau percakapan di grup WhatsApp. 

Aspirasi tersebut harus diperjuangkan secara kolektif melalui organisasi profesi yang kuat dan berwibawa.

Selama ini, PGRI telah banyak memperjuangkan berbagai hal bagi guru, mulai dari status kepegawaian, perlindungan profesi, hingga peningkatan kesejahteraan. 

Namun tantangan ke depan masih sangat besar. Salah satunya adalah memastikan bahwa guru sebagai jabatan fungsional mendapat penghargaan yang setara dan adil dibandingkan dengan jabatan struktural di birokrasi.

Omjay sering mengingatkan bahwa perjuangan guru bukanlah perjuangan untuk diri sendiri, tetapi untuk masa depan pendidikan Indonesia. 

Ketika kesejahteraan guru meningkat, maka kualitas pendidikan pun berpeluang ikut meningkat. Itulah yang sering disuarakan oleh PGRI.

Guru yang sejahtera akan mengajar dengan hati yang lebih tenang. Mereka dapat fokus mendidik siswa tanpa harus memikirkan bagaimana memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pada akhirnya, yang diuntungkan adalah generasi muda bangsa.

Di tengah berbagai dinamika kebijakan pendidikan, Omjay tetap percaya bahwa suara guru tidak akan pernah sia-sia jika disampaikan dengan cara yang tepat. 

Omjay terus menulis, berbicara, dan berbagi pengalaman sebagai guru agar masyarakat memahami realitas yang dihadapi para pendidik.

Bagi Omjay, menulis adalah salah satu cara untuk memperjuangkan nasib guru. Melalui tulisan, ia berharap para pengambil kebijakan dapat melihat bahwa di balik papan tulis dan buku pelajaran, ada jutaan guru yang bekerja dengan penuh dedikasi.

Mereka bukan hanya pengajar, tetapi juga pembimbing, motivator, bahkan terkadang menjadi orang tua kedua bagi para siswa.

Karena itu, Omjay berharap suatu hari nanti tidak ada lagi perasaan diskriminasi antara guru fungsional dan pegawai struktural dalam hal penghargaan dan kesejahteraan. Semua pegawai negeri memang memiliki peran masing-masing, tetapi profesi guru memiliki tanggung jawab yang sangat besar terhadap masa depan bangsa.

Perjuangan menuju keadilan memang tidak selalu mudah. Namun seperti yang selalu diyakini Omjay, perubahan besar sering kali dimulai dari keberanian untuk menyuarakan kebenaran.

Dan selama para guru masih memiliki keberanian untuk berbicara, harapan untuk keadilan itu akan selalu ada. Itulah mengapa guru harus bergabung di PGRI. Sebab PGRI ABADI.

Salam blogger persajabatan

Omjay/Kakek Jay

Guru Blogger Indonesia

Blog https://wijayalabs.com

Omjqy guru blogger indonesia/dokpri