Purbaya Dicopot Bukan Berarti Gagal: Ada Apa dengan Ekonomi Indonesia?

Kita perlu melihat persoalan ini secara lebih luas. Perekonomian Indonesia bukan tanggung jawab Menteri Keuangan seorang. Ada Presiden, Bank Indonesia, kementerian ekonomi lainnya, dunia usaha, investor, pemerintah daerah, serta masyarakat. Belum lagi pengaruh ekonomi global, perang dagang, kebijakan bank sentral negara lain, harga komoditas, nilai tukar, hingga kondisi geopolitik. 

Semuanya saling berhubungan dan dapat memengaruhi perekonomian Indonesia. Jadi kalau rupiah melemah, tidak otomatis kesalahan Menteri Keuangan. Kalau pertumbuhan ekonomi melambat, tidak otomatis Menteri Keuangan gagal. Kalau penerimaan pajak tidak sesuai harapan, tidak otomatis semua kesalahan berada di pundaknya. 

Namun kita juga tidak boleh menutup mata bahwa Menteri Keuangan memegang posisi yang sangat penting karena ia merupakan salah satu penjaga utama kesehatan APBN.

Bagi saya, APBN adalah urusan yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat. Di dalam APBN terdapat uang yang berasal dari berbagai sumber penerimaan negara, termasuk pajak yang dibayarkan masyarakat. Dari APBN pula pemerintah membiayai berbagai program pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, subsidi, dan pelayanan publik. 

Kalau belanja lebih besar daripada pendapatan, negara mengalami defisit. Defisit bukan berarti negara bangkrut, tetapi harus dikelola secara hati-hati agar tidak menjadi beban yang terlalu berat di kemudian hari. Saya sering mengatakan kepada siswa bahwa kalau uang jajan mereka hanya Rp20.000, jangan setiap hari membuat rencana belanja Rp50.000. Sesekali mungkin bisa meminjam kepada teman, tetapi kalau setiap hari dilakukan, lama-lama orang tua juga akan pusing. Begitu pula negara. Pemerintah boleh membelanjakan uang untuk mendorong ekonomi, tetapi harus tetap menghitung kemampuan keuangan negara.

pembacaan sumpah jabatan/sekneg

Danantara dan Angka Rp120 Triliun

Salah satu hal yang membuat pergantian Purbaya semakin menarik adalah persoalan mengenai kontribusi Danantara sebesar Rp120 triliun kepada APBN. Purbaya sebelumnya menyampaikan mengenai rencana kontribusi tersebut, tetapi kemudian muncul perbedaan keterangan dari pihak Danantara. Bagi saya, persoalannya bukan sekadar apakah angka Rp120 triliun itu besar atau kecil. Yang lebih penting adalah konsistensi komunikasi pemerintah. 

Ketika satu pejabat pemerintah menyampaikan satu informasi dan lembaga pemerintah lainnya memberikan keterangan berbeda, masyarakat tentu bertanya-tanya. Investor pun bisa menjadi ragu. Pasar membutuhkan kepastian karena keputusan investasi tidak dibuat berdasarkan perasaan, melainkan berdasarkan informasi, angka, dan tingkat kepercayaan terhadap kebijakan pemerintah.

Saya membayangkan situasinya seperti di sekolah. Bayangkan seorang guru mengatakan kepada murid bahwa besok akan ada ujian, kemudian wakil kepala sekolah mengatakan tidak ada ujian, lalu kepala sekolah mengatakan ujiannya mungkin ada dan mungkin tidak. Apa yang terjadi? Murid bingung, orang tua bingung, guru juga bingung. Pasar pun kurang lebih seperti itu. Mereka membutuhkan pesan yang jelas dari pemerintah. 

Kalau pemerintah mengatakan APBN aman, angka-angkanya harus dapat dipercaya. Kalau pemerintah mengatakan ada penerimaan tertentu, sumber dan mekanismenya harus jelas. Kalau ada program besar yang membutuhkan anggaran, masyarakat harus memahami dari mana uangnya berasal dan bagaimana penggunaannya. Karena itu, komunikasi kebijakan ekonomi bukan persoalan sepele.

Apakah Purbaya Terlalu Agresif?

Purbaya datang dengan semangat mendorong pertumbuhan ekonomi dan memiliki pendekatan yang berbeda dibandingkan pendahulunya. Perbedaan pendekatan sebenarnya bukan sesuatu yang buruk. Indonesia justru membutuhkan orang-orang yang berani berpikir berbeda. Kalau semua pejabat hanya berpikir dengan cara yang sama, inovasi akan sulit tumbuh. Namun kebijakan ekonomi memiliki konsekuensi. Mendorong pertumbuhan ekonomi membutuhkan ruang fiskal. Memberikan stimulus membutuhkan uang.