Konflik Papua Memanas di 2026: Korban Sipil Berjatuhan, Desakan Penghentian Kekerasan Militer Menguat

Ilustrasi : Konflik Papua Memanas di 2026: Korban Sipil Berjatuhan, Desakan Penghentian Kekerasan Militer Menguat

JAYAPURA - Situasi keamanan di wilayah Papua Barat dan Papua Tengah dilaporkan kian memanas sepanjang awal tahun 2026. Eskalasi konflik bersenjata antara aparat keamanan (TNI-Polri) dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) dilaporkan terus meningkat dan berimbas fatal terhadap keselamatan warga sipil.

Laporan pemantauan dari sejumlah lembaga kemanusiaan dan kelompok sipil menunjukkan adanya tren kekerasan yang mengkhawatirkan. Di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, sebuah operasi militer yang dilancarkan baru-baru ini diduga telah menewaskan puluhan orang. Sementara pihak TNI mengklaim bahwa target operasi murni menyasar anggota TPNPB-OPM, investigasi independen dari kelompok masyarakat sipil mengindikasikan adanya warga sipil yang turut menjadi korban salah sasaran atau terjebak dalam pusaran konflik tersebut.

Rentetan Insiden Berdarah

Gelombang kekerasan tidak hanya terkonsentrasi di Kabupaten Puncak. Pada akhir Maret 2026 lalu, lima orang warga di Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah, dilaporkan tewas tertembak menyusul tindakan penyisiran oleh pihak kepolisian pasca terjadinya kerusuhan di pemukiman warga.

Satu bulan berselang, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) bernama Yemis Yohame ditemukan meninggal dunia dengan luka tembak di tepi jalan raya. Berdasarkan informasi, korban saat itu tengah berada di sebuah kios untuk mengakses jaringan internet sebelum insiden penembakan terjadi.

Kondisi semakin mencekam di Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, ketika sedikitnya tujuh warga sipil terluka parah akibat ledakan yang diduga kuat berasal dari sebuah bom. Peristiwa tragis itu terjadi saat para warga tengah berupaya mengevakuasi jenazah Tarling Wanimbo, seorang warga lokal dari Kampung Erenggobak yang dilaporkan tewas oleh aparat keamanan beberapa hari sebelumnya.

Gelombang Protes dan Desakan Sipil

Merespons rentetan kekerasan yang terus memakan korban jiwa, ribuan massa melakukan aksi unjuk rasa damai di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Puncak di Ilaga. Massa menuntut pemerintah segera menghentikan pendekatan militer dan segala bentuk kekerasan bersenjata di tanah Papua.

Aksi serupa juga menjalar hingga ke ibu kota provinsi. Massa di Jayapura menggelar demonstrasi besar bertajuk "Darurat Militer dan Kemanusiaan Papua". Namun, aksi protes tersebut sempat diwarnai ketegangan setelah aparat keamanan menembakkan gas air mata untuk membubarkan kerumunan massa.

Amnesty International Indonesia dalam pernyataan resminya mengonfirmasi terjadinya peningkatan intensitas konflik bersenjata yang signifikan dalam empat bulan pertama tahun 2026. Organisasi hak asasi manusia tersebut mendesak dilakukan evaluasi mendalam terhadap strategi penanganan keamanan di Papua demi melindungi hak hidup warga sipil yang terus terancam di tengah medan konflik.