Pemerhati kebijakan publik, penulis lepas dengan ketertarikan pada isu-isu sosial dan politik lokal. Menyuarakan dinamika Kabupaten Sampang, terutama saat kebijakan pemerintah tak berpihak pada rakyat. Menulis adalah ruang juang saya untuk menyampaikan kebenaran dan membela hak warga.
Penundaan Pilkades di Kabupaten Sampang sejak 2021 hingga 2027 dianggap melanggar hak konstitusional serta merampas hak demokratis warga desa. Pernyataan ini disampaikan oleh mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Nasional (AMN). Mereka mendesak Kementerian Dalam Negeri agar mendorong Pemkab Sampang untuk segera melaksanakan Pilkades.
Foto: Rohadah
