Kebaikan tentang aku beritahu kepada oranglain, keburukan ku bisikkan ke telinga ku, pertanda hidup kita manusia yang ingin maju. Salam Maflindo Butar Butar
Ilustrasi gambar oleh Maflindo Butar Butar
Menjelang pelaksanaan Rapat Koordinasi Wilayah Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) di Kota Merauke pada 21 Maret 2023, para peserta disambut oleh sebuah penampilan budaya yang sarat makna: Tari Perang Suku Asmat. Kehadiran tari tradisional Papua Selatan ini menjadi pengantar yang kuat sebelum forum resmi membahas agenda strategis seperti potensi lumbung pangan Sulampua dan percepatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD).
Tari Perang Asmat bukan sekadar pertunjukan seni pembuka acara. Ia merupakan ekspresi identitas, solidaritas, dan ketahanan masyarakat adat Papua. Dalam konteks forum ekonomi dan kebijakan publik, tarian ini menghadirkan pesan simbolik bahwa pembangunan, termasuk pengendalian inflasi dan penguatan sektor pangan, tidak terlepas dari ruang sosial dan budaya tempat kebijakan itu dijalankan.
Merauke memiliki posisi strategis dalam peta ketahanan pangan nasional. Wilayah ini kerap disebut sebagai salah satu lumbung pangan potensial di kawasan timur Indonesia. Namun, tampilnya Tari Perang Asmat mengingatkan bahwa diskursus tentang produktivitas lahan, stabilitas harga, dan distribusi pangan harus dipahami bersama dengan realitas masyarakat adat yang hidup dan bergantung pada wilayah tersebut. Pembangunan yang hanya berangkat dari angka dan proyeksi ekonomi berisiko kehilangan legitimasi sosial jika mengabaikan dimensi budaya.
Dalam tarian perang, gerak yang tegas dan ritmis mencerminkan semangat menjaga wilayah dan mempertahankan sumber kehidupan. Pesan ini selaras dengan agenda rakor TPID yang menekankan ketahanan baik ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, maupun ketahanan sosial. Ketahanan kawasan Sulampua tidak hanya diuji oleh volatilitas harga dan gangguan pasokan, tetapi juga oleh kemampuan menjaga harmoni antara kebijakan dan kehidupan masyarakat lokal.
Memasukkan ekspresi budaya dalam forum kebijakan juga mencerminkan pendekatan pembangunan yang lebih inklusif. Negara dan pemerintah daerah tidak sepenuhnya berbicara dari balik meja rapat, tetapi membuka ruang dialog simbolik dengan kebudayaan setempat. Pendekatan semacam ini penting di kawasan timur Indonesia, di mana identitas budaya memiliki peran kuat dalam membentuk struktur sosial dan hubungan masyarakat dengan alam.
Selain itu, penampilan Tari Perang Asmat sebelum rakor TPID Sulampua menunjukkan bahwa kebudayaan dapat menjadi jembatan komunikasi. Ia menyampaikan pesan tanpa retorika: bahwa kerja sama antar daerah, pengendalian inflasi, dan agenda lumbung pangan memerlukan rasa saling memahami antarwilayah dan antarpemangku kepentingan. Kerja sama tidak hanya dibangun melalui kesepakatan teknis, tetapi juga melalui penghormatan terhadap keberagaman.
Dalam konteks lebih luas, momen ini mengingatkan bahwa pembangunan nasional tidak boleh seragam. Wilayah timur Indonesia memiliki dinamika dan karakter yang berbeda dengan kawasan lain, sehingga memerlukan pendekatan yang kontekstual. Menghadirkan budaya dalam agenda ekonomi adalah salah satu cara untuk memastikan bahwa kebijakan tidak tercerabut dari akar sosialnya.
Pada akhirnya, Tari Perang Suku Asmat di Merauke bukan sekadar bagian dari seremoni. Ia adalah simbol pertemuan antara budaya dan kebijakan, antara kearifan lokal dan agenda pembangunan nasional. Dari panggung budaya itulah pesan penting disampaikan: bahwa ketahanan pangan, stabilitas ekonomi, dan kerja sama antar daerah akan lebih berkelanjutan bila dibangun dengan menghormati identitas, ruang hidup, dan nilai-nilai masyarakat yang menjadi bagian darinya.
