Tulisian ini saya tulis untuk mendokumentasikan pesan penting dari Pidato K.H. Hasan Abdullah Sahal di Resepsi Kesyukuran 100 Tahun Gontor bersama Bapak Presiden RI. Ada kritik yang disampaikan dengan suara keras, tetapi ada pula kritik yang justru lebih mengena karena disampaikan dengan senyum. Pidato Kiai Sahal di hadapan Presiden Prabowo Subianto pada momentum 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor memperlihatkan bentuk kritik yang kedua: ringan dalam bahasa, cair dalam suasana, tetapi menyimpan pesan moral yang serius. Di balik humor dan penghormatan kepada kepala negara, terselip pertanyaan penting tentang bagaimana kekuasaan seharusnya dijalankan.
Kiai Sahal tidak sekadar berbicara tentang sejarah Gontor. Ia berbicara tentang pendidikan, kepemimpinan, kesederhanaan, keteladanan, dan hubungan antara pemimpin dengan rakyat. Justru karena disampaikan di hadapan Presiden, pesan-pesan itu layak dibaca sebagai nasihat moral kepada kekuasaan. Sambutan tersebut tidak berhenti pada ucapan selamat datang, tetapi berubah menjadi ruang untuk mengingatkan bahwa jabatan sebesar apa pun tetap membutuhkan kritik dan koreksi.
Sejak awal, Kiai Sahal menempatkan kedatangan Presiden dalam perjalanan panjang Gontor. Pesantren yang dahulu berdiri dalam keterbatasan kini telah melewati satu abad sejarah. Para pendirinya—KH Ahmad Sahal, KH Zainuddin Fannani, dan KH Imam Zarkasyi—tidak hanya mewakafkan tanah dan bangunan, tetapi juga gagasan, nilai, sistem, lembaga, dan cinta kepada pendidikan. Dari sinilah Gontor memperlihatkan bahwa sebuah bangsa tidak dibangun hanya dengan kekuasaan, tetapi dengan manusia yang dididik untuk memiliki karakter dan tanggung jawab.
Pilihan Gontor untuk tetap menjadikan pendidikan sebagai jalan pengabdian juga mengandung pesan penting bagi negara. Alumni dapat berada di pemerintahan, legislatif, lembaga hukum, dunia pendidikan, bisnis, dan berbagai ruang pengabdian lainnya, tetapi lembaga pendidikan tidak harus menjadi kendaraan kekuasaan. Pesantren dapat berhubungan baik dengan pemerintah tanpa kehilangan jarak kritisnya. Hubungan negara dan pesantren semestinya dibangun melalui penghormatan, kerja sama, dan dialog bukan melalui ketundukan.
Kritik paling tajam muncul ketika Kiai Sahal berbicara tentang kehidupan seorang pemimpin. Sekitar menit ke-16, ia menyampaikan bahwa apabila makanan, pakaian, kendaraan, rumah, dan kehidupan seorang pimpinan lebih tinggi daripada yang dinikmati santri, maka orang-orang yang dipimpinnya boleh memprotes, mengkritik, bahkan mendemo. Disampaikan dengan nada bercanda, kalimat itu sebenarnya mengandung pertanyaan serius yang layak diarahkan kepada siapa pun yang memegang kekuasaan, termasuk Presiden: seberapa dekat kehidupan pemimpin dengan kenyataan hidup rakyatnya?
Tentu seorang presiden memiliki kebutuhan protokoler dan fasilitas kenegaraan yang berbeda dengan rakyat biasa. Namun, pesan Kiai Sahal berada pada tingkat yang lebih mendasar, yakni soal etika. Kekuasaan tidak cukup hanya sah secara hukum; ia juga harus memiliki ukuran kepantasan moral. Fasilitas negara tidak boleh membuat pemimpin kehilangan kepekaan terhadap mereka yang hidup dengan keterbatasan. Semakin besar kewenangan seseorang, semakin besar pula tuntutan agar ia mampu mempertanggungjawabkan penggunaan kewenangan tersebut di hadapan publik.
Karena itu, pidato Kiai Sahal dapat dibaca sebagai sebuah cermin bagi Presiden Prabowo. Bukan cermin untuk menilai kehidupan pribadi Presiden, melainkan cermin untuk melihat jarak antara pusat kekuasaan dan kehidupan masyarakat. Rakyat tidak hanya membutuhkan pemimpin yang bekerja keras, tetapi juga pemimpin yang mampu mendengar keluhan, menerima koreksi, dan memahami bahwa keberhasilan pemerintahan pada akhirnya harus terasa dalam kehidupan masyarakat. Kekuasaan tidak boleh berhenti pada laporan keberhasilan di atas kertas; ia harus diuji oleh pengalaman rakyat sehari-hari.
Pesan tersebut semakin kuat ketika Kiai Sahal menyindir budaya "mencari muka". Ia menyebut orang yang tidak punya ijazah mencari ijazah, yang tidak punya nama mencari nama, yang tidak punya uang mencari uang, yang tidak punya jabatan mencari jabatan, bahkan yang tidak punya muka mencari muka. Hadirin tertawa, tetapi di balik tawa itu terdapat kritik terhadap budaya yang sangat mungkin tumbuh di sekitar kekuasaan: orang lebih sibuk menyenangkan pemimpin daripada menyampaikan kenyataan kepada pemimpin.
Inilah bahaya yang perlu diwaspadai setiap pemerintahan. Seorang presiden dapat dikelilingi banyak pejabat, penasihat, dan orang-orang yang mengaku loyal, tetapi belum tentu seluruhnya menghadirkan suara rakyat yang sebenarnya. Jika lingkungan kekuasaan hanya menyampaikan kabar baik, memburu pujian, dan berlomba menunjukkan loyalitas, pemimpin dapat kehilangan akses terhadap kenyataan yang pahit. Karena itu, Presiden membutuhkan orang-orang yang tidak hanya berani mengatakan "iya", tetapi juga berani mengatakan "tidak" ketika kebijakan atau keputusan perlu dikoreksi.
Di sinilah kritik Kiai Sahal menjadi relevan bagi demokrasi. Kritik bukan penghinaan terhadap pemimpin. Kritik adalah mekanisme koreksi agar kekuasaan tidak berjalan tanpa cermin. Presiden tidak perlu takut terhadap kritik yang disampaikan dengan argumen dan itikad memperbaiki keadaan. Yang lebih berbahaya justru ketika kritik menghilang karena masyarakat merasa tidak memiliki ruang untuk menyampaikannya. Kekuasaan yang hanya mendengar tepuk tangan berisiko kehilangan kemampuan membaca kegelisahan di bawah.
Kiai Sahal juga mengingatkan bahwa pendidikan harus melahirkan manusia yang tidak sekadar mengejar pengakuan. Ungkapan be the best, do the best, have the best yang ia sampaikan dapat dibaca sebagai filosofi yang sederhana: menjadi baik harus diikuti dengan melakukan kebaikan dan menghasilkan manfaat. Prinsip ini sekaligus menjadi kritik terhadap ukuran keberhasilan yang terlalu menekankan jabatan, popularitas, dan pencitraan. Negara pun semestinya mengukur keberhasilannya bukan hanya dari seberapa banyak program diumumkan, tetapi dari seberapa jauh program itu menghasilkan manfaat yang nyata.
