Teacher, Motivator, Trainer, Writer, Blogger, Fotografer, Father, Pembicara Seminar, dan Workshop Tingkat Nasional. Sering diminta menjadi pembicara atau nara sumber di bidang ICT,Eduprenership, Learning, dan PTK. Siapa membantu guru agar menjadi pribadi yang profesional dan dapat dipercaya. Wijaya adalah Guru SMP Labschool Jakarta yang doyan ngeblog di http://wijayalabs.com, Wijaya oleh anak didiknya biasa dipanggil "OMJAY". Hatinya telah jatuh cinta dengan kompasiana pada pandangan pertama, sehingga tiada hari tanpa menulis di kompasiana. Kompasiana telah membawanya memiliki hobi menulis yang dulu tak pernah ditekuninya. Pesan Omjay, "Menulislah di blog Kompasiana Sebelum Tidur". HP. 08159155515 email : wijayalabs@gmail.com.
Setiap guru di Indonesia tentu menanti-nantikan satu hal yang selalu menjadi perbincangan hangat setiap triwulan: Tunjangan Profesi Guru (TPG). Tunjangan ini bukan sekadar tambahan penghasilan, tetapi sebuah pengakuan profesional atas dedikasi guru yang telah bersertifikat pendidik dan memenuhi kewajiban mengajar minimal 24 jam per minggu.
Namun, tahun ini saya, Omjay, kembali menghadapi kenyataan pahit: status validasi TPG saya di Info GTK tertulis "Belum Valid."
Saya bukan satu-satunya yang mengalaminya. Di berbagai grup WhatsApp guru, keluhan serupa banyak bermunculan. "Kok belum cair ya, padahal teman-teman di sekolah lain sudah?" atau "Di Info GTK saya masih belum valid, padahal data sudah benar semua." Pertanyaan-pertanyaan seperti ini selalu menghiasi layar ponsel kami setiap kali pencairan TPG tiba.
status validasi TPG belum Valid dan Berwrna Merah/dokpri
Antara Sistem Digital dan Nasib Guru
Sebagai seorang guru dan juga praktisi teknologi pendidikan, saya memahami bahwa proses validasi TPG dilakukan melalui sistem digital bernama Info GTK yang terhubung dengan Dapodik (Data Pokok Pendidikan). Semua data guru, mulai dari beban mengajar, NUPTK, status kepegawaian, sampai SK Pembagian Tugas, diverifikasi melalui sistem ini.
Masalahnya, sistem digital yang diharapkan menjadi solusi justru sering menjadi sumber masalah baru. Banyak guru akhirnya terjebak dalam ketidaksinkronan data antara Dapodik sekolah, dinas pendidikan, dan server pusat. Padahal, kesalahan sekecil apa pun --- misalnya perbedaan huruf dalam nama, NIP yang belum diperbarui, atau jadwal pelajaran yang belum disinkron --- bisa menyebabkan status menjadi belum valid.
Dalam kasus saya, operator sekolah sudah memastikan bahwa seluruh data telah benar dan tersinkronisasi. Namun, di Info GTK tetap tertulis "belum valid". Artinya, ada perbedaan pembacaan data antara sistem lokal dan pusat. Sebagai guru, saya tidak memiliki kendali atas itu. Saya hanya bisa menunggu, berharap sistem segera diperbarui.
Guru Terjebak dalam Birokrasi Digital
Ironis rasanya, ketika guru diminta beradaptasi dengan teknologi, justru sistem birokrasi digital yang tidak adaptif menjadi penghambat. Guru sudah bekerja keras mendidik siswa, menyiapkan perangkat ajar, bahkan mengikuti pelatihan daring untuk meningkatkan kompetensi. Tapi ketika tiba saatnya menerima haknya, mereka harus menunggu karena alasan "data belum valid."
