Info dari PGRI Kota Tangerang untuk Semua Anggota

Poster juga menyampaikan bahwa dengan adanya putusan tersebut, tidak ada lagi pihak atau oknum yang dapat mengklaim, merongrong, atau mengatasnamakan PGRI di luar kepengurusan yang telah memperoleh penguatan hukum.

Makna Putusan PK bagi Organisasi PGRI

Peninjauan Kembali (PK) merupakan upaya hukum luar biasa yang diajukan setelah suatu perkara memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap. Ketika Mahkamah Agung memutus perkara pada tingkat PK, maka putusan tersebut menjadi rujukan hukum tertinggi dalam perkara yang diperiksa.

Dalam konteks organisasi PGRI, putusan PK ini memiliki arti penting karena:

• Memberikan kepastian hukum terhadap kepengurusan organisasi.
• Mengakhiri perdebatan mengenai legalitas kepengurusan PB PGRI.
• Menjadi dasar bagi seluruh struktur organisasi PGRI di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, dan kota untuk menjalankan program kerja secara lebih fokus.
• Memperkuat posisi organisasi dalam memperjuangkan aspirasi guru Indonesia.
• Menjaga persatuan dan soliditas anggota PGRI di seluruh Indonesia.

Siapa Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd.?

Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd. merupakan Ketua Umum Pengurus Besar PGRI yang selama ini aktif memperjuangkan berbagai isu strategis pendidikan, antara lain:

• Perlindungan guru.
• Peningkatan kesejahteraan guru.
• Penguatan kompetensi guru.
• Advokasi kebijakan pendidikan nasional.
• Pengembangan organisasi profesi guru yang modern dan profesional.

Di bawah kepemimpinan beliau, PGRI juga aktif melakukan kerja sama dengan berbagai lembaga pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan organisasi profesi untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia.

Harapan bagi Seluruh Anggota PGRI

Dengan adanya putusan PK Mahkamah Agung ini, seluruh anggota PGRI diharapkan:

• Menghormati keputusan hukum yang berlaku.
• Menjaga persatuan dan kesatuan organisasi.
• Menghindari penyebaran informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
• Fokus pada peningkatan mutu pendidikan dan pelayanan kepada peserta didik.
• Mendukung program-program organisasi demi kemajuan guru Indonesia.

Penutup

Poster yang diterbitkan oleh PGRI Kota Tangerang tersebut merupakan bentuk sosialisasi kepada anggota bahwa Putusan PK Mahkamah Agung Nomor 32 PK/TUN/2026 dipandang semakin memperkuat legalitas kepengurusan PB PGRI periode 2024-2029 di bawah kepemimpinan Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd.