Kenapa Guru di Indonesia Sulit Sejahtera?

Dalam tayangan FILONOMICS juga disinggung bahwa sebagian anggaran pendidikan digunakan untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini tentu memiliki tujuan yang sangat baik, yaitu meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia agar mereka tumbuh sehat dan siap belajar. 

Tidak ada yang meragukan pentingnya pemenuhan gizi bagi peserta didik. Anak yang sehat tentu akan lebih mudah berkonsentrasi dan memperoleh hasil belajar yang lebih baik. Namun, ketika program tersebut mengambil porsi anggaran yang cukup besar sementara kesejahteraan guru belum mengalami perubahan yang berarti, muncul diskusi yang layak dipertimbangkan bersama. Pendidikan bukan hanya soal menyediakan makanan bergizi bagi siswa, tetapi juga memastikan bahwa guru yang mendidik mereka dapat menjalankan tugas secara profesional tanpa dibebani persoalan ekonomi yang berkepanjangan.

Pengalaman banyak negara maju menunjukkan bahwa kualitas pendidikan selalu berbanding lurus dengan penghargaan terhadap profesi guru. Finlandia, Jepang, Korea Selatan, hingga Singapura menempatkan guru sebagai profesi yang bergengsi sekaligus memberikan kesejahteraan yang memadai. Guru memperoleh penghasilan yang layak, kesempatan meningkatkan kompetensi secara berkelanjutan, perlindungan profesi yang kuat, serta jenjang karier yang jelas. 

Akibatnya, profesi guru menjadi pilihan bagi lulusan-lulusan terbaik. Negara-negara tersebut memahami bahwa investasi terbesar dalam pendidikan bukan hanya membangun gedung sekolah atau menyediakan perangkat teknologi, melainkan memastikan guru dapat bekerja dengan tenang, fokus, dan terus berkembang.

Di Indonesia, persoalan kesejahteraan guru sebenarnya dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Pertama, alokasi anggaran pendidikan masih tersebar ke banyak program sehingga peningkatan kesejahteraan guru sering kali harus bersaing dengan berbagai kebutuhan lainnya. Kedua, birokrasi yang panjang membuat pencairan tunjangan profesi maupun hak-hak guru sering mengalami keterlambatan. Ketiga, jumlah guru honorer yang masih sangat besar menjadi tantangan tersendiri karena mereka mengemban tanggung jawab yang hampir sama dengan guru ASN, tetapi memperoleh penghasilan yang jauh berbeda. Selain itu, guru yang bertugas di daerah terpencil masih menghadapi berbagai keterbatasan fasilitas dan tingginya biaya hidup yang belum sepenuhnya diimbangi dengan insentif yang memadai.

Sebagai guru, saya sering tersenyum ketika mendengar anggapan bahwa pekerjaan guru hanya mengajar beberapa jam di kelas. Kenyataannya jauh berbeda. Di balik jam pelajaran yang terlihat sederhana, guru harus menyiapkan perangkat pembelajaran, menyusun modul ajar, membuat asesmen, memberikan umpan balik kepada peserta didik, mendampingi siswa yang mengalami kesulitan belajar, berkomunikasi dengan orang tua, mengikuti pelatihan, mengisi berbagai administrasi, hingga beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan yang kini mulai menjadi bagian dari dunia pendidikan. Semua tanggung jawab tersebut membutuhkan waktu, tenaga, dan pikiran yang tidak sedikit.

Saya mengenal begitu banyak guru yang tetap bekerja dengan penuh semangat meskipun kesejahteraannya belum sesuai harapan. Mereka datang ke sekolah lebih pagi daripada peserta didik, membeli alat peraga menggunakan uang pribadi, membantu siswa yang kesulitan tanpa meminta imbalan, bahkan rela mengorbankan waktu bersama keluarga demi memastikan anak-anak didiknya memperoleh pendidikan terbaik. Semangat pengabdian seperti inilah yang membuat pendidikan Indonesia tetap berjalan. Namun, idealisme saja tidak cukup untuk menopang kehidupan seorang guru. Guru juga memiliki keluarga yang harus dinafkahi, anak-anak yang harus disekolahkan, kebutuhan kesehatan yang harus dipenuhi, serta berbagai tanggung jawab ekonomi lainnya. Oleh karena itu, kesejahteraan guru seharusnya dipandang sebagai investasi jangka panjang, bukan sekadar beban anggaran negara.

Pemerintah tentu memiliki tantangan besar dalam mengelola keuangan negara. Di tengah berbagai kebutuhan pembangunan, mulai dari infrastruktur, kesehatan, pertahanan, hingga program-program sosial, pemerintah harus menentukan skala prioritas yang tepat. Namun, apabila Indonesia benar-benar ingin mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, maka investasi kepada guru seharusnya menjadi salah satu prioritas utama. Reformasi pengelolaan anggaran agar lebih efisien, pemberantasan kebocoran anggaran, penyederhanaan birokrasi pencairan tunjangan, peningkatan perlindungan bagi guru honorer dan guru swasta, serta penguatan program pengembangan kompetensi guru merupakan langkah-langkah yang dapat dilakukan secara bertahap namun konsisten.

Pada akhirnya, kualitas pendidikan tidak akan pernah melampaui kualitas gurunya. Kita boleh membangun sekolah yang megah, melengkapi ruang kelas dengan teknologi canggih, bahkan menerapkan berbagai kurikulum baru. Namun, semua itu tidak akan memberikan hasil maksimal apabila guru masih harus memikirkan bagaimana memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Guru memang mengajar karena panggilan hati, tetapi mereka juga manusia yang membutuhkan kehidupan yang layak. Ketika guru memperoleh kesejahteraan yang pantas, mereka akan lebih fokus mendidik, lebih kreatif berinovasi, dan lebih siap membimbing generasi muda menghadapi tantangan zaman.

Semoga menjelang usia kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ini, perhatian terhadap kesejahteraan guru tidak lagi berhenti pada pidato dan janji. Sudah saatnya kebijakan yang berpihak kepada guru benar-benar diwujudkan dalam tindakan nyata. Sebab, di ruang-ruang kelas yang dipimpin oleh guru yang sejahtera, sesungguhnya masa depan Indonesia sedang dibentuk setiap hari. Jika kita sungguh-sungguh menginginkan Indonesia menjadi bangsa maju, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah memuliakan guru, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga melalui kebijakan yang memberi mereka kehidupan yang bermartabat.

Salam Blogger Persahabatan