Pendidikan Bermutu Untuk Semua dan 8 Tantangan yang Dihadapi Presiden Prabowo Subianto dan Mendikdasmen Abdul Mu'ti

Pembagian rapot bayangan kelas 8f smp labschool jakarta/dokpri

Omjay lagi santai dan mencoba ikut lomba menulis kompasiana. Judulnya Tantangan Pendidikan Bermutu untuk Semua di Era Presiden Prabowo dan Mendikdasmen Abdul Mu'ti. Inilah kisah Omjay kali ini di kompasiana tercinta. 

Alhamdulillah kami baru saja pembagian raport bayangan, dan omjay menemani pak Erwin membagikan raport tengah semester kepada orang tua siswa kelas 8 SMP Labschool Jakarta. Tinggal 2 orang tua lagi yang belum hadir mengambil raport bayangan di kelas 8F.

Kegiatan kemdikdasmen bersama organisasi profesi guru di surabaya/dokpri

Omjay mencoba brosing di internet. Di tengah janji besar pemerintahan baru, pendidikan tetap berdiri sebagai penentu masa depan bangsa. Sejak pelantikan Presiden Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024, muncul harapan sekaligus kekhawatiran: haruskah pendidikan menunggu giliran di antara agenda ekonomi, keamanan, dan program sosial berskala besar? 

Pemerintah baru di bawah Prabowo sudah menempatkan prioritas anggaran dan kebijakan yang ambisius, namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa menyediakan pendidikan bermutu untuk semua adalah tugas multilapis yang membutuhkan perencanaan matang, kapasitas birokrasi, dan sinergi antarlembaga. (Wikipedia)

Abdul Mu'ti, yang dipercaya menjabat sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, datang dari latar belakang organisasi Muhammadiyah dan dikenal sebagai aktivis dan akademisi pendidikan. 

Penunjukan ini memberi sinyal perubahan pendekatan yang lebih dekat dengan dunia keagamaan dan organisasi masyarakat sipil.

Hal inilah yang bisa memperkaya wacana pendidikan, tetapi juga menghadirkan tantangan tersendiri dalam menjaga kebijakan yang inklusif dan berbasis bukti. (Kompaspedia).

Seorang kawan dari Papua mengirimkan pesan video. Isinya Omjay upload ke youtube di bawah ini:

Lalu beliau bertanya kepada Omjay. Sampai kapankah kenyataan ini akan terus terjadi???

Masalah yang sering terjadi bagi Sekolah2 di daerah 3T yaitu Terbatasnya guru, terbatasnya dana dan sarana. Bahkan ada sekolah yang tidak berjalan karena tidak ada guru.

Yuk kita saling memberi solusi dan siap bekerjasama, berkolaborasi membantu Pemda dan Dinas Pendidikan, yang terus berbenah dan menyelesaikan satu per satu mslh yang ada.

Salah satu Solusi utama adalah: "Digitalisasi Pendidikan", Layar Cerdas konteks Papua dengan Materi Calistung Kontekstual Papua, dimana Guru bisa mengajar dari kota ke sekolah2 di daerah 3T menggunakan Layar Cerdas.

Maka setiap anak di daerah 3T bisa mendapatkan layanan pendidikan berkualitas, sama seperti sekolah2 di kota, dari para guru hebat, walau berbeda tempat.

"Daripada kita mengutuki Kegelapan, lebih baik menyalakan Lilin". Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan Sekarang, Kapan Lagi?  Ayo kita terus belajar...

Omjay bersama guru-guru SMP Labschol Jakarta/dokpri

Berikut ini uraian masalah utama yang akan dihadapi pemerintahan presiden Prabowo dan mendikdasmen Abdul Mu'ti beserta analisis praktis dan pemikiran Omjay (Dr. Wijaya Kusumah, M.Pd) tentang bagaimana menghadirkan pendidikan bermutu untuk semua.

1. Kualitas pembelajaran: hasil rendah dan kesenjangan yang lebar

Data internasional seperti PISA menunjukkan bahwa capaian hasil belajar Indonesia masih tertinggal dibanding banyak negara, dengan masalah yang berakar pada kualitas pengajaran, kurikulum, dan akses terhadap sumber belajar bermutu. Untuk mengangkat mutu, kebijakan harus mengatasi akar masalah---bukan hanya angka ujian---melainkan kapasitas guru, lingkungan belajar, dan dukungan sosial bagi siswa. (OECD)

Omjay berpendapat: "Mutu pendidikan bukan sekadar mengejar skor; ia soal menjamin setiap anak mendapatkan pengalaman belajar yang membuatnya ingin terus belajar. Itu bermula dari guru yang diperlengkapi ---bukan hanya dengan materi---tetapi juga otonomi profesional, penghargaan, dan kesempatan pengembangan."

2. Kesejahteraan guru dan masalah administratif (TPG/sertifikasi)

Kualitas pengajaran tak terlepas dari kesejahteraan guru. Isu pencairan tunjangan profesi guru (TPG) yang berlarut dan ketidakpastian status banyak tenaga pengajar (honorer/PPPK) menciptakan demotivasi dan fluktuasi tenaga pengajar yang mengganggu kontinuitas pembelajaran. Penundaan pembayaran dan validasi administrasi juga menunjukkan kelemahan tata kelola yang perlu dibenahi agar guru bisa fokus mengajar, bukan mengurus birokrasi. (World Bank)

Omjay mengingatkan: "Ketika guru khawatir soal gaji dan keluarganya, ruang kelas menjadi korban. Pemerintah harus melihat tunjangan dan pengakuan profesional sebagai investasi mutu, bukan sekadar beban anggaran."

3. Ketimpangan geografis dan akses layanan pendidikan

Indonesia sebagai negara kepulauan menghadapi tantangan distribusi fasilitas, tenaga, dan kualitas antara kota besar dan daerah terpencil. Sekolah di pelosok sering kekurangan buku, laboratorium, dan guru berkualifikasi, sehingga akses pendidikan bermutu masih favorit kota. Menangani ini memerlukan strategi distribusi guru (insentif penempatan), pembelajaran jarak jauh yang bermutu, serta penguatan infrastruktur digital yang merata.

4. Anggaran, program besar, dan risiko implementasi yang timpang

Pemerintah telah meluncurkan program-program sosial besar---sebagaimana yang terlihat dalam anggaran prioritas---yang dapat berdampak positif pada anak (misalnya program gizi/makanan sekolah). Namun, pelaksanaan program berskala besar membawa risiko logistik, pengawasan, dan keselamatan. Kasus gangguan pada program makanan sekolah mencontohkan betapa cepatnya niat baik dapat menimbulkan masalah ketika tata kelola, mutu bahan, dan rantai pasok tidak diawasi ketat. Pemerintah perlu kombinasi desentralisasi implementasi dan mekanisme audit yang transparan agar program bermanfaat bagi pendidikan tanpa mencederai kepercayaan publik. (Reuters)

Omjay menegaskan: "Program sosial untuk anak seperti makanan sekolah adalah langkah tepat, tapi harus ditemani standar keamanan, pelatihan penyedia, dan monitoring independen. Tanpa itu, efeknya bisa merusak ---bukan membangun---kepercayaan masyarakat."

5. Reformasi kurikulum vs kemampuan guru mengimplementasikan

Mengganti kurikulum tanpa mempersiapkan guru adalah kesalahan klasik. Reformasi kurikulum yang mengedepankan literasi, numerasi, kompetensi abad 21, dan karakter memerlukan program pengembangan profesional berkelanjutan, materi ajar yang relevan, serta dukungan teknologi. Karena itu, kebijakan harus sinergis: kurikulum, asesmen, dan program pelatihan guru harus berjalan paralel.

6. Data pendidikan, monitoring, dan kebijakan berbasis bukti

Pengambilan kebijakan yang efektif bergantung pada data yang akurat---mulai dari kehadiran guru, capaian belajar, hingga pemanfaatan dana BOS. Perbaikan dapodik, pelaporan yang lebih sederhana namun akuntabel, dan penggunaan data untuk intervensi lokal akan membantu mengatasi kebocoran anggaran dan fokus pada sekolah bermasalah.

7. Tantangan pendidikan inklusif dan keberagaman kebutuhan siswa

Pendidikan bermutu untuk semua juga berarti meninggalkan satu model "satu kurikulum untuk semua" yang kaku. Diperlukan pendekatan diferensiasi, layanan inklusif bagi siswa berkebutuhan khusus, serta program remedial dan akselerasi. Ini memerlukan kebijakan sumber daya manusia di tingkat sekolah: guru dengan pelatihan inklusi, tenaga konseling, dan dana untuk penyesuaian sarana.

8. Politik pendidikan dan hubungan pusat ke daerah

Sentralisasi atau desentralisasi kebijakan pendidikan akan mempengaruhi efektivitas implementasi. Kekuatan politik daerah, variasi kapasitas pemerintah daerah, dan dinamika anggaran akan menjadi faktor penentu. Menteri Abdul Mu'ti perlu membina komunikasi yang kuat dengan gubernur/walikota, sekaligus menetapkan standar nasional yang fleksibel untuk konteks daerah.

Rekomendasi strategi praktis (ringkas dan aplikatif)

1. Penguatan guru sebagai prioritas nomor satu: kenaikan kesejahteraan, percepatan penyelesaian administrasi TPG, program pelatihan berkelanjutan dan mentoring in-class.

2. Perbaikan tata kelola program besar: standarisasi SOP, audit kualitas, dan keterlibatan organisasi masyarakat sipil untuk monitoring.

3. Investasi pada data dan monitoring: perbaiki dapodik, buat dashboard kinerja sekolah, dan gunakan data untuk prioritas intervensi.

4. Pendekatan bertingkat untuk kurikulum: standar nasional dipertahankan, tapi kurikulum operasional di sekolah disesuaikan dengan konteks lokal.

5. Fokus pada pemerataan infrastruktur: konektivitas, buku digital, dan insentif penempatan guru di daerah sulit.

Omjay menutup dengan catatan optimis: "Pendidikan bermutu untuk semua bukan mimpi bila langkah-langkahnya terukur. Dimulai dari menghargai guru, memperbaiki tata kelola, dan mendengarkan suara sekolah. Kebijakan besar tanpa keberpihakan pada sekolah paling rentan hanya akan menambah angka ketimpangan." Mari kita simak pesan pam mendikdasmen Abdul Mu'ti di bawah ini.

https://www.youtube.com/shorts/5ghVzu3Fp2M?feature=share

Referensi (pilihan untuk fakta kunci)

• Inauguration of Prabowo Subianto, 20 October 2024. (Wikipedia)

• Profil Abdul Mu'ti --- Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Kompaspedia. (Kompaspedia)

• OECD PISA 2022 --- Country Notes: Indonesia. (OECD)

• The Promise of Education in Indonesia --- World Bank. (World Bank)

• Reuters & AP reporting on challenges in the national school meals program (2025) --- contoh risiko implementasi program skala besar. (Reuters)

Salam blogger persahabatan

Omjay/Kakek Jay

Guru blogger Indonesia

Blog https://wijayalabs.com

Omjay guru smp labschool.jakarta/dokpri