Omjay Minta Reset Pendidikan Sekarang! Mengapa?

Omjay Guru blogger Indonesia/dokpri

RESET PENDIDIKAN SEKARANG! Anggaran Rp 769 Triliun, Tapi Anak SD Tak Punya Pulpen. Ada yang Salah dengan Arah Negeri Ini. Sudah waktunya melakukan RESET PENDIDIKAN: Saat Anggaran Fantastis Tak Menyentuh Hati yang Paling Membutuhkan. Omjay Minta Reset Pendidikan Sekarang! Mengapa?

Opini kisah Omjay untuk Kompasiana kali ini tentang tulisan Iman Zanatul Haeri di harian Kompas tentang "Reset Pendidikan" menampar kesadaran kita. Sebagai guru yang sudah puluhan tahun berada di ruang kelas, saya membaca tulisan itu bukan sekadar sebagai opini, tetapi sebagai cermin retak wajah pendidikan Indonesia hari ini. Anda bisa membacanya di sini.

reset pendidikan/kompas

Anggaran pendidikan tahun 2026 disebut-sebut tertinggi sepanjang sejarah: Rp 769,1 triliun. Angka yang fantastis. Angka yang seharusnya membawa harapan. Namun, seperti yang disampaikan Iman, ada satu hal yang luput dari gemerlap program dan pidato: kenyataan pahit pendidikan.

Saya Omjay terdiam ketika membaca kisah anak kelas IV SD di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, yang bunuh diri karena tak mampu membeli pulpen dan buku tulis. Di saat yang sama, pemerintah meresmikan ratusan sekolah rakyat dan membagikan smartboard ke berbagai daerah. Di satu sisi, teknologi melesat. Di sisi lain, pulpen pun tak terbeli.

Di sinilah nurani kita diuji. Anggaran Besar, Arah yang Kabur di sebuah negeri.

Tidak ada guru yang menolak peningkatan anggaran pendidikan. Tidak ada pendidik yang alergi terhadap inovasi seperti smartboard atau sekolah afirmatif untuk anak miskin. Namun, ketika hampir sepertiga anggaran pendidikan dialihkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), kita patut bertanya: apakah prioritas kita sudah tepat?

Pendidikan bukan sekadar soal memberi makan. Pendidikan adalah memastikan anak bisa belajar dengan layak. Pendidikan adalah memastikan guru mengajar dengan tenang. Pendidikan adalah memastikan buku, pulpen, dan ruang kelas tersedia sebelum layar sentuh dipasang di dinding.

Guru bisa kehilangan sertifikasi karena kekurangan jam mengajar. Guru honorer bisa kehilangan pekerjaan karena kontraknya tak diperpanjang. Namun, program besar bisa berjalan tanpa batasan jam dan tanpa evaluasi yang transparan.

Sebagai guru, hati saya pedih membaca kisah guru PPPK paruh waktu (PW) yang digaji Rp 300.000, Rp 500.000, bahkan hanya Rp 55.000 setelah dipotong BPJS. Bagaimana mungkin kita berbicara tentang transformasi pendidikan jika kesejahteraan guru justru mengalami degradasi?

Bukankah guru adalah jantung pendidikan?

Omjay guru SMP Labschool Jakarta/dokpri

Guru: Antara Status dan Realitas

Saya Omjay mengenal banyak guru honorer. Mereka datang lebih pagi dari ASN. Mereka pulang paling akhir. Mereka membayar ongkos transportasi dari gaji yang bahkan tak cukup untuk kebutuhan dapur seminggu.

Skema PPPK PW seharusnya menjadi solusi. Namun jika kenyataannya gaji lebih rendah dari saat menjadi honorer, maka kita tidak sedang menyelesaikan masalah---kita sedang mengganti label penderitaan.

Tulisan Iman menyebut adanya PHK massal guru PPPK dan honorer di beberapa daerah. Ini bukan sekadar angka statistik. Ini adalah wajah-wajah manusia yang kehilangan penghasilan, kehilangan martabat, dan kehilangan harapan.

Saya Omjay membayangkan seorang guru yang telah mengabdi belasan tahun, tiba-tiba dirumahkan. Sementara di televisi kita melihat peresmian fasilitas mewah yang dipuji sebagai bukti kemajuan pendidikan.

Kontras ini terlalu tajam untuk diabaikan.

Reset yang Sebenarnya

Kata "reset" dalam tulisan itu sangat kuat. Reset berarti kembali ke titik awal. Kembali pada hakikat.

Hakikat pendidikan adalah memanusiakan manusia.

Jika anggaran pendidikan tidak lagi memprioritaskan pembelajaran, kesejahteraan guru, dan kebutuhan dasar siswa, maka kita perlu menekan tombol reset itu bersama-sama.

Saya sepakat bahwa gugatan terhadap kebijakan yang dianggap menyimpang adalah bagian dari demokrasi. Dukungan terhadap uji materi di Mahkamah Konstitusi adalah bentuk kontrol konstitusional. Ini bukan bentuk kebencian terhadap pemerintah, melainkan bentuk cinta terhadap pendidikan.

Namun reset tidak cukup hanya melalui jalur hukum.

Reset juga harus terjadi dalam cara berpikir kita sebagai bangsa. Kita terlalu mudah terpukau pada angka triliunan dan peresmian seremonial. Kita jarang bertanya: apakah anak di pelosok sudah benar-benar bisa belajar dengan tenang?

Mengawasi RUU Sisdiknas

RUU Sisdiknas yang sedang digodok adalah momentum penting. Jika UU Guru dan Dosen masuk dalam kodifikasi, maka nasib guru akan sangat ditentukan di sana. Kita tidak boleh pasif.

Guru, dosen, orangtua, mahasiswa, dan masyarakat sipil harus terlibat. Jangan sampai regulasi besar lahir tanpa partisipasi bermakna dari mereka yang hidup di dalam sistem itu.

Saya Omjay percaya, pendidikan tidak boleh diserahkan sepenuhnya pada logika birokrasi. Pendidikan harus dijaga oleh nurani kolektif bangsa.

Buku terbaru Omjay/dokpri

Perlawanan yang Mendidik

Iman menulis tentang "mendidik negara dengan perlawanan." Saya memaknainya bukan sebagai ajakan konfrontasi, melainkan sebagai ajakan untuk bersikap kritis, berani, dan berintegritas.

Sebagai guru blogger, saya Omjay percaya pada kekuatan tulisan. Media sosial bukan hanya tempat keluhan, tetapi ruang advokasi. Suara guru tidak boleh dibungkam oleh rasa takut atau rasa lelah.

Peran intelektual adalah menyuarakan kebenaran di hadapan kekuasaan. Itu bukan tindakan subversif. Itu adalah tanggung jawab moral. Pemerintah tidak membutuhkan pujian berlebihan. Pemerintah membutuhkan masukan jujur. Laporan yang terlalu manis justru menyesatkan pengambil kebijakan.

Antara Toilet Mewah dan Pulpen

Kalimat paling menyentak dalam tulisan itu adalah tentang "pesta kemewahan toilet guru di SMA Garuda" yang kontras dengan kegagalan menyediakan pulpen untuk anak SD di NTT.

Saya Omjay tidak mempersoalkan fasilitas yang layak untuk guru. Guru memang berhak mendapatkan ruang yang nyaman. Namun, kemewahan menjadi problem ketika ketimpangan masih menganga.

Bagaimana mungkin kita membiarkan anak putus asa karena pulpen, sementara kita bangga dengan fasilitas premium?
Di titik inilah rasa malu seharusnya hadir.

Pendidikan adalah Soal Keberpihakan

Akhirnya, pendidikan selalu soal keberpihakan. Apakah kita berpihak pada anak miskin? Apakah kita berpihak pada guru honorer? Apakah kita berpihak pada daerah yang tertinggal?
Anggaran besar tidak otomatis berarti keberpihakan. Program masif tidak otomatis berarti keadilan.

Reset pendidikan berarti memastikan setiap rupiah anggaran menyentuh ruang kelas. Menyentuh meja belajar. Menyentuh kesejahteraan guru. Menyentuh masa depan anak-anak kita.

Saya Omjay menulis opini ini bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk mengingatkan---terutama kepada diri saya sendiri sebagai guru---bahwa diam bukan pilihan.

Jika satu anak di negeri ini kehilangan harapan karena tak mampu membeli pulpen, maka kita semua gagal.

Sebagai seorang guru informatika, sudah waktunya kita menekan tombol reset itu.
Bukan untuk mengganti sistem semata, tetapi untuk mengembalikan hati dalam setiap kebijakan pendidikan.

Karena pendidikan tanpa hati hanyalah angka.
Dan angka tidak pernah bisa menghapus air mata anak bangsa.

Mari kita reset pendidikan bukan sekadar dengan kebijakan baru, tetapi dengan keberanian mengakui yang keliru, keberpihakan pada yang lemah, dan komitmen bahwa tak boleh lagi ada anak Indonesia yang kehilangan masa depan hanya karena sebatang pulpen.

Salam Blogger Persahabatan
Omjay Wijaya Kusumah - omjay
Guru Blogger Indonesia
Blog https://wijayalabs.com

Omjay Guru Blogger Indonesia/dokpri